Jelang Pemilu, LSM GAPURA RI Serukan Anti Golput

sukabumiNews, CIBADAK – Menjelang Pileg dan Pilpres yang akan diselenggarakan secara seretak pada Pemilu 17 April 2019 mendatang, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Aktivis Penyelamat Uang Negara Republik Indonesia (GAPURA RI), Hakim Adonara menyerukan kepada masyarakat di Seluruh Indonesia untuk tidak Golput.

“Golput juga bagian dari hak politik, tetapi menurut ada dua jenis Golput yakni Golput yang disengaja dan ada Golput yang diadakan," ungkap Hakim melalui pesan singkat yang diterima sukabumiNews.net, Kamis (4/4/2019).

Dua-duanya lanjut Hakim, tidak baik dilakukan sebagai warga negara Indonesia yang hidup dalam alam demokrasi ini. “Oleh karena itu gunakan hak pilih jika mencintai perubahan, jangan Golput," tegasnya.

Menurut Hakim, seruan ini bukan tanpa alasan. Pihaknya mencatat data Eksekutif Voxpol Center pada tahun 2014 lalu yang memberikan bukti bahwa angka golput mencapai sekitar 30%, termasuk orang-orang yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak mendapat undangan untuk memberi hak suara. "Itu jenis Golput yang diadakan" terang Hakim.

Lembaga masyarakat sipil yang piawai dan santun dalam pergerakannya ini juga mengkhawatirkan jenis Golput yang disengaja terutama bagi kalangan mahasiswa dan pemuda intelektual, sebab sejarah golongan putih (Golput) berawal dari gerakan protes dari para mahasiswa dan pemuda untuk memprotes pelaksanaan Pemilu 1971 yang merupakan Pemilu pertama di era Orde Baru.

Jenis Golput yang disengaja ini, lanjut Hakim, hadir sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim yang sedang berkuasa. Maka seharusnya fenomena Golput ini menjadi pemicu para peserta pemilu untuk tidak menebar janji yang menyebabkan masyarakat apatis. “Jika hanya janji tanpa sebuah proses pendidikan politik kepada masyarakat, itu akan menumbuhsuburkan jenis Golput yang disengaja," jelasnya.

Tokoh aktivis anti korupsi ini juga turut memberikan wawasan akan arti Pemilu 2019 bagi masyarakat kampus. Dia berpandangan, di tengah dinamika pemilu 2019 yang diwarnai dengan ajang adu argumen di berbagai media, pihaknya berharap tidak membuat masyarakat kampus menjadikan pesta demokrasi ini sebatas ajang persaingan intelektual di waktu dan ruang-ruang tertentu saja.

“Tetapi secara teoritis dan praktis harus mampu berbuat untuk Negara, setidaknya menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2019 ini," tegas Hakim. (Red*/)