Perumusan Kebijakan Penanganan Kemiskinan Harus Libatkan Warga

sukabumiNews.net, Perumusan kebijakan penanganan kemiskinan harus melibatkan warga dan organisasi non-pemerintah. Tujuannya untuk menyerap informasi dari bawah agar penanganan kemiskinan benar-benar tepat sasaran untuk kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin.

"Keterlibatan warga dan organisasi dalam perumusannya bisa memberikan informasi yang dapat mempermudah perumusan kebijakan penanganan kemiskinan," kata Sekda Kabupaten Sukabumi H. Iyos Somantri pada pembukaan workshop finalisasi Peraturan Bupati Sukabumi untuk perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan di Hotel Santika, Selasa (22/5/2018).

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, ujar sekda, Kabupaten Sukabumi telah dipercaya menjadi  salah satu wilayah percontohan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)  Selaras (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Masyarakat Sejahtera).

"Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan NGO yang telah menjadikan Kabupaten Sukabumi sebagai percontohan dalam SLRT Selaras," kata Iyos.

Kegiatan workshop finalisasi Perbup Sukabumi melibatkan salah satu NGO yakni PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga). Organisasi PEKKA sangat aktif dalam penyusunan draft Perbup tentang SLRT. Hal ini membuktikan masyarakat dilibatkan dalam urusan pelayanan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Pada kesempatan itu Sekda Iyos menerima draft kopi Perbup SLRT dari Ketua PEKKA Kabupaten Sukabumi Euis Haryati.

SLRT Selaras, jelas sekda lebih lanjut, merupakan hasil inovasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah,  dan lebih efektif dalam verifikasi dan validasi data kemiskinan.

"Ini sistem akan menjadi wadah koordinasi dan integrasi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten atau kota," ujar Iyos. (*)

Pewarta: Rio Bagja Gumilar

Editor: Red.