Anggota DPRD Jabar HA Sopyan Angkat Bicara Soal Kenaikan Harga Pupuk Nonsubsidi

HA Sopyan BHM (istimewa) |  

sukabumiNews.net, SUKABUMI – Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat (Jabar) HA Sopyan BHM angkat bicara soal keluh kesah para petani Kabupaten Sukabumi terkait melonjaknya harga pupuk nonsubsidi.

Ia mengaku prihatin soal nasib para petani Kabupaten Sukabumi, khususnya petani sayuran yang memprotes kenaikan harga pupuk non subsidi hingga mencapai 100 persen.

Padahal kata dia, sebagai wakil raykat dari dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi dirinya sudah melakukan berbagai upaya untuk menjawab persoalan pupuk yang dialami para petani di daerah.

"Dari awal saya sudah menyampaikan untuk memberikan subsidi ke petani itu jangan subsidi pupuk. Tapi subsidi pasca panen dan ini yang terus saya perjuangkan," kata Sopyan kepada sukabumiNews dihubungi Senin (8/8/2022).

Legislator Fraksi Gerindra ini meminta Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi kenaikan harga pupuk nonsubsidi untuk kebutuhan tanaman holtikultura tersebut.

“Sebenarnya berapa pun harga pupuk mahal, petani di Kabupaten Sukabumi dipastikan akan membelinya. Namun, sebagai petani juga perlu adanya jaminan harga hasil pertaniannya agar tidak mengalami kerugian dengan modal dikeluarkanya,” ujar HA Sopyan.

Dia menandaskan, bagi petani, pupuk mahal itu tidak masalah. Asalkan panen mereka bisa dibeli dengan harga tinggi. “Namun faktanya tidak seperti itu. Contohnya, sawi caisim sekarang harganya anjlok," terang pria yang akrab disapa Abah Sopyan ini.

Abah Sopyan menilai, pemerintah yang melakukan subsidi pupuk bukan menjadi solusi yang terbaik. Karena kata dia pada faktanya yang diuntungkan bukan para petani, akan tetapi mereka para distribusi dan para agen.

“Sebab itu, dengan adanya kenaikan harga pukup tersebut harus jadi bahan evaluasi bagi Pemerintah. Tidak apa-apa pupuk mahal, tapi jamin hasil petani dengan pupuk mahal harganya tetap terjangkau dan menguntungkan. Caranya, ubah subsidi pupuk dengan subsidi pasca panen," kata Sopyan.

Pria yang kerap berpenampilan sederhana ini mengaku sudah bosan dan lelah mengingatkan soal keseriusan pemerintah untuk mengurus anggaran subsidi pupuk.

"Ini tanggung jawab pemerintah dengan sistem subsidi berdasarkan luasan lahan tanam setiap daerah, baik kota mau pun kabupaten. Makanya pemerintah harus bisa memberikan solusi agar permasalahannya segera selesai," tandasnya.

Pewarta: Prim RK

Editor: AM

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2022