Hilang Job Manggung Akibat PPKM, Grup Musik Dangdut Sukabumi Minta Solusi DPRD

Anggota DPRD Fraksi Demokrat Kota Sukabumi Deden Solehudin saat melaksanakan kegiatan reses di salah satu tempat, Jalan Parigi Kelurahan Nyomplong Kota Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (3/9/2021). - sukabumiNews/Herher 

sukabumiNews.net. KOTA SUKABUMI – Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi Fraksi Demokrat Deden Solehudin  menggelar Reses masa persidangan ke-1 tahun anggaran 2021- 2022 dari tanggal 2 sampai 5 September 2021 bertempat di Jalan Parigi kelurahan Nyomplong Kota Sukabumi.

Dalam resesnya, Deden banyak dicecar pertanyaan dari konstituen. Salah satunya dari pelaku seni musik dangdut yang mengaku kehilangan mata pencaharian akibat tidak bisa manggung.

Pertanyaan juga datang dari para pedagang rumah makan, soal layanan vaksin, dan dari warga yang mengaku tidak mendapat bantuan sosial (bansos).

Menanggapi hal tersebut Deden mengatakan, pihaknya memiliki mitra kerja yakni Pemerintah Kota Sukabumi yang memiliki SKPD, sehingga aspirasi mereka bisa dibawa dan disampaikan kepada Pemerintah yang membidanginya.

“Kami akan mendorong dalam melaksanakan programnya,” kata Deden kepada sukabumiNews, di sela-sela resesnya, Kamis (3/9/2021).

Kemudian menyangkut masalah vaksinasi, Deden menjelaskan bahwa saat ini vaksinasi digunakan untuk aktifitas seperti ke Mall dan tempat-tempat lain.

“Mereka meminta bagaimana solusinya, terutama masyarakat yang belum terlayani agar bisa terlayani. Dalam hal ini solusinya yakni dengan mitra kerja dinas kesehatan untuk memberikan layanannya," jelas Deden.

Aspirasi yang ketiganya, lanjut Deden, adalah masalah pendidikan, yang mana sekarang mereka ingin segera dilakukan Pembelajaran Tatap Muka dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes), karena sudah 1,5 tahun mereka belajar di rumah. “Para orang tua sudah merasa jenuh karena sudah terlalu lama,” kata Deden.

Menurut Deden, karena saat ini sudah level 3 sesuai dengan yang disampaikan mendikbud RI, maka sekarang sudah boleh dilakukan pembelajaran tatap muka. Tapi itu semua, kata Deden, tergantung kebijakan di daerah.

Terkait hal ini Deden mengatakan bahwa kemungkinan Muspika Kota Sukabumi bersama pihak-pihak terkait sudah membahasnya, sambil menunggu waktu verifikasi data-data sekolah mana saja yang telah siap untuk mulai dilakukan pembelajaran tatap muka, sesuai standar prokes.

"Nah, ini mungkin tiga harapan tadi. Kemudian soal lain terkait bantuan sosial sembako dan bantuan lain juga perlu ada solusi, sehingga tidak bertumpu pada seseorang, tetapi kepada keluarga yang masuk kategori keluarga miskin baru akibat korban PHK agar bisa terakomodir,” pungkasnya.

Pewarta: Herher

Editor: AAU

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2021