97 Persen Anggota Kabinet PN Telah Laporkan Aset Masing-masing

Perdana Menteri (PM) Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin. (Foto : Istimewa)

sukabumiNews.net, KUALA LUMPUR – Sembilan puluh tujuh persen anggota Kabinet Perikatan Nasional (PN) telah menyatakan aset (kekayaan) mereka masing-masing.

Hal ini diungkapkan Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, menjawab pertanyaan Teo Nie Ching (PH-Kulai) di Dewan Rakyat Malaysia (DPR), Kamis (16/7/2020).

Dia mengatakan mereka semua diberi waktu tiga bulan untuk melakukannya tepat setelah Kabinet mengadakan pertemuan pertamanya pada 10 Maret.

"Saya pikir waktu yang diberikan sudah mencukupi. Dari total anggota Kabinet, 97 persen dari mereka telah menyerahkan (deklarasi aset mereka yang sah), hanya menyisakan lima untuk melakukannya, yang namanya tidak perlu saya sebutkan. Saya akan memberikan perhatian ekstra untuk ini dan menyelesaikannya segera,” jelasnya.

Muhyiddin menambahkan, hal yang sama berlaku untuk semua wakil menteri dan Anggota Parlemen yang selaras dengan PN.

Dikayakan Muhyindin, Teo ingin mengetahui perkembangan deklarasi aset di antara anggota Kabinet setelah diumumkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah PN oleh Muhyiddin pada 11 Maret.

Muhyiddin, yang merupakan anggota MP Pagoh, juga memberi selamat kepada semua anggota parlemen Pakatan Harapan karena telah menyerahkan deklarasi mereka tentang aktiva.

Sementara itu, menjawab pertanyaan tambahan dari Datuk Azizah Mohd Dun (Bersatu-Beaufort) yang ingin mengetahui perkembangan terbaru dari perumusan RUU pendanaan politik, Muhyiddin mengatakan pemerintah masih menunggu laporan terkait masalah tersebut dari Komite Akuntan Publik (PAC).

BACA Juga : 221 Anggota Parlemen Malaysia akan Dipanggil oleh Yang di-Pertuan Agong kecuali Mahatir Mohamad

Dia mengatakan pemerintah telah mencatat kebutuhan untuk memiliki RUU tersebut dan secara umum dinyatakan dalam Rencana Anti-Korupsi Nasional (NACP) 2019-2023, di samping kebijakan tentang kontribusi politik dalam kerangka hukum yang telah diajukan kepada Komite Pemilihan Khusus Parlemen untuk Pertimbangan RUU) pada 7 November tahun lalu.

"PAC telah diminta untuk menyiapkan laporan tentang kontribusi politik jauh sebelum Pertemuan Kedua Sesi Ketiga Parlemen ke-14, tetapi sampai hari ini, Pusat Pemerintahan, Integritas dan Anti-Korupsi (GIACC) sebagai koordinator tagihan dana politik telah belum menerima laporan dari PAC,” ungkapnya.

"Mempertimbangkan situasi saat ini, (line up baru) PAC akan terus mempersiapkan laporan dan, setelah selesai, akan menyerahkannya kepada pemerintah," tuturnya.

Pada pertanyaan awal Azizah tentang komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah korupsi dan integritas dan pengembangan terbaru dari inisiatif NACP, Muhyiddin mengatakan 28 inisiatif di bawah enam strategi telah dilaksanakan pada Mei tahun ini.

Ini, katanya mencakup 13 inisiatif di bawah Tata Kelola Politik, Administrasi Sektor Publik (tiga), Pengadaan Publik (empat), Undang-undang (satu), Penegakan Hukum (lima) dan Tata Kelola Perusahaan (dua).

Untuk memastikan bahwa aspirasi mulia pemerintah dapat diimplementasikan dengan tertib dan efektif, perdana menteri mengatakan peran GIACC sebagai Sekretariat Komite Khusus Kabinet untuk Anti-Korupsi akan dipertahankan, sementara Komite Anti-Korupsi akan terus berlanjut. memastikan bahwa kebijakan tidak akan berkompromi dengan korupsi.

"Semua pendekatan dan upaya untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan akan ditekankan oleh pemerintah PN melalui kebijakan yang disepakati seperti yang dinyatakan dalam inisiatif NACP 2019-2023," tutupnya.

BACA Juga : Dr Mahathir Mohamad Meminta Maaf kepada Rakyat Malaysia atas Pengunduran Dirinya Sebagai PM

Pewarta : Astroawani

Editor : AM

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020