HM Muraz : Mengenai Penundaan Pilkada Serentak, Presiden Harus Tegas

Ilustrasi : Pilkada Serentak ditunda lantaran Corona. 

sukabumiNews.net, JAKARTA – Dua berlalu Pemerintah, DPR dan penyelenggara Pemilu menyepakati penundaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 yang sedianya digelar pada 29 September 2020, menjadi tanggal 9 Desember 2020, akibat pandemi Covid-19.

Penundaan tersebut disampaikan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dalam rapatnya pada Selasa (30/3/2020) lalu. Dalam rapat tersebut juga disampaikan rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Perppu ini menjadi penting sebagai landasan hukum penundaan hari pemungutan suara yang oleh Pasal 201 ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) secara jelas menyebutkan hari pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2020 sedianya jatuh pada 29 September 2020.

Tidak hanya itu, Perppu juga menjadi dasar penundaan pelaksanaan seluruh tahapan dan persiapan teknis menuju hari pemungutan suara Pilkada serentak. Akan tetapi nyatanya, hingga kini Perppu tersebut tidak juga terbit.

Terkait hal tersebut Anggota Komisi II DPR Mohamad Muraz menyatakan bahwa pihak yang mengajukan Pilkada Serentak diundur menjadi 9 Desember 2020 adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam raker 30 Maret lalu.

“Artinya secara sah dia mewakili Pemerintah dalam hal ini Presiden,” tegas Muraz melalui pesan singkat yang diterima sukabumiNews, Senin (4/5/2020).

• BACA : DPR Setuju Pemungutan Suara Pilkada 9 Desember 2020

Selanjutnya kata Muraz, masih dalam raker tersebut Komisi Pemiliham Umum (KPU) meminta  bahwa pada Bulan April 2020, harus sudah ada Perppu untuk Pilkada Serentak 2020.

“Dengan tidak keluarnya Perppu, jelas menjadi tidak ada kepastian hukum untuk Pilkada serentak ini, karena pelaksanaan 23 September 2020 sudah tidak mungkin lagi untuk dilaksanakan,” sambung Muraz.

Lebih lanjut politisi Partai Demokrat yang juga mantan Wali Kota Sukabumi ini mengatakan pandemi Covid-19 saat ini tidak ada yang bisa menentukan secara pasti kapan akan berahir. Sebab itu, ia mengusulkan kepada Presiden agar segera menerbitkan Perppu yang flexible.

Misalnya, kata Muraz, Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan 9 Desember 2020 dengan ketentuan Pemerintah, DPR , KPU, Bawaslu, DKPP, pada Juni 2020 melakukan evaluasi terlebih dahulu untuk pelaksanaannya.

“Apabila masih tidak memungkinkan maka Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan selambat-lambatnya pada September 2021. Dengan demikian tidak perlu ada Perppu yang merubah Perppu,” sambung Muraz.

Muraz juga menegaskan, pemerintah, dalam hal ini presiden harus memiliki ketegasan dan kejelasan mengenai penundaan Pilkada Serentak 2020, supaya tidak menimbulkan kebingungan di Pemerintah Daerah (Pemda).

“Kenapa demikian, ini lantaran ada surat dari Mendagri dan Menteri Keuangan yang meminta mengubah anggaran (APBD) untuk penanganan Covid-19, serta ada juga Surat Mendagri yang minta dana Pilkada tidak boleh diganggu,” ungkapnya.

Belum lagi, tutur Muraz, bagi Pemda-Pemda yang kepada daerahnya berakhir maka pejabat (pj) kepala daerah juga akan kesulitan dalam menangani APBD-nya.

• BACA Juga : Syamsurizal : Perppu Penundaan Pilkada Sudah Ada, Tapi Belum Dikeluarkan oleh Presiden

Pewarta/Editor : Red.

COPYRIGHT SUKABUMINEWS 2020