sukabumiNews.net, KAB. SUKABUMI – Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi perlu meningkatkan kewaspadaan guna mencegah sejak dini ancaman terorisme menjelang Pemilu 2024, dengan melibatkan semua unsur, termasuk kepolisian.
Demikan disampaikan Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri kepada sukabumiNews.net usai menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang yang berlangsung di di Gedung Mahoni Leisure Sukaraja, Jalan Gandasoli Cireunghas, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Selasa (21/11/2023).
Hadir dalam kegiatan yang bertema “Menciptakan Kabupaten Sukabumi yang Aman, Tertib dan Kondusif Menjelang Pemilu Tahun 2024“ itu Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, Forkopimda, Densus 88, tokoh agama, beserta elemen masyarakat lainnya.
Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri menegaskan bahwa di tahun politik atau menjelang Pemilu 2024 ini Pemerintah harus mulai meningkatkan keamanan guna mengantisipasi sejak dini terhadap acaman-ancaman kejahatan, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, khususnya dalam mencegah isu terorisme.
Maka dari itu, lanjut Iyos, dalam hal ini pihaknya turut menggandeng Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Anti Teror mengadakan Focus Group Discussion atau FGD, guna menciptakan Kabupaten Sukabumi yang aman, tertib dan kondusif menjelang Pemilu tahun 2024.
"Saya barusan berbincang bincang dengan Densus 88 bahwa tentunya kita harus melihat kepada akar permasalahannya tentunya nanti tidak hanya ini saja langkahnya tidak hanya FGD kita langsung juga kepada locus untuk menetralisir permasalahan-permasalahan ini supaya jangan sampai terjadi lagi," kata Iyos kepada sukabumiNews.net, Selasa (21/11).
Menurut Iyos, dalam pencegahan terorisme harus dilakukan mulai dari akarnya, sehingga Pemda Kabupaten Sukabumi akan melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan pemahaman dan presepsi.
"Salah satunya adalah kita akan segera melakukan konsolidasi, kemudian pemahaman persepsi dengan masyarakat di lingkungan, kemudian juga memberikan pemahaman yang jelas mengenai akar penyebab permasalahannya. Nah, kami ingin melihat sampai sejauh mana pemahaman yang selama ini dilakukan di masyarakat," beber Iyos.
Mengenai kabar telah terdeteksinya terorisme di salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Sukabumi beberapa waktu lalu, Iyos berharap hal itu tidak akan terulang. "Sesuai yang saya harapkan, mudah-mudahan itu adalah yang terakhir,” harapnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, mengatakan jika pihaknya tidak rela apabila ada warga masyarakat Kabupaten Sukabumi ini yang dicap dan diadili sebagai teroris.
"Kami DPRD tidak rela apabila ada masyarakat kami ini dicap dan diadili sebagai teroris. Oleh karena itu kita harus memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai bahaya ancaman terorisme, khususnya dalam menghadapi pemilu 2024 ini,” ujar Yudha.
Menurut Yudha, yang lebih mengetahui karakteristik masyarakat di wilayah atau daerahnya masing dalah para kepala desa, para camat, termasuk stakeholder.
“Untuk itulah mereka harus hadir di sini agar bisa memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Dan tentunya Pemerintahan daerah harus bisa bekerjasama dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian, agar bisa bergerak dengan cepat dan tepat,” sambung Yudha.
Dikatakan Yudha, hasil dari FGD antara Forkopimda, Densus 88, dan elemen masyarakat akan dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh DPRD dan Pemerintah daerah.
“Bukan saja kejahatan teroris, tapi juga dalam rangka mencegah kejahatan kejahatan lainnya seperti penganiayaan dan pencurian. Kita ajak jangan sampai melakukan kejahatan. Itu intinya,” tegas Yudha.
Editor: AM
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2023
Post a Comment
Anda boleh beropini dengan mengomantari Artikel di atas