Cak Imin Aspirasi terhadap Usaha Pemekaran Wilayah Sukabumi Utara

sukabumiNews, KADUDAMPIT – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si. atau yang lebih dikenal dengan Gus Imin atau Cak Imin sangat mengapresiasi keluhan yang berkembang di kalangan para Guru Honorer, petani dan Nelayan di Kabupaten Sukabumi.

Tidak hanya itu, Cak Imin juga mengapresiasi terhadap keinginan masyarakat Kabupaten Sukabumi terutama yang ada di wilayah utara Sukabumi untuk mengembangkan potensi wilayahnya dengan Otonomi daerah, yakni Pemekaran Sukabumi Utara.

Hal tersebut di ungkapkan Cak Imin saat kunjungannya bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo ke wilayah Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (14/01/2019).

“Tujuan saya datang ke Sukabumi ini aspirasi terhadap keluhan yang berkembang dari para Guru Honorer, para petani serta nelayan, dan otonomi daerah pemekaran Sukabumi Utara, lalu problem petani yang terus mengalami kesulitan pemasaran dalam produksinya,” jelas Cak Imin kepada Sukabuminews di Cafe Rengganis Priuk Kadudampit.

“Saya Ketua Umum Partai Kebangkita Bangsa (PKB) dan sebagai Wakil Ketua MPR RI,  agar bisa menindak lajunti dalam berbagai hal seperti Guru Honorer segera diangkat, lalu soal komitmen daerah untuk mewujudkan pemekaran Sukabumi Utara segera terwujud,” katanya.

Kemudian juga, tambah dia, khusus mengenai persoalan nelayan memang harus secepatnya diperhatikan. “Kita berharap agar aparat Kepolisian dan Kejaksaan serius dalam menangani permasalahan ini,  jangan sampai para nelayan yang sedang mencari nafkah terkriminalisasikan akibat proses kesalah pahaman pencarian nafkah itu,” tukasnya.

Masih diruang yang sama, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo memberikan pemaparan kepada Komunitas Nelayan dan Komunitas Petani. Menurutnya, saat ini pemerintah terus meningkatkan Dana Desa.

Dijelaskannya, dalam kurun 4 tahun saja pemerintah sudah menggelontorkan dana sekitar 187 triliun, kemudian di tahun ini di tambah 70 triliun menjadi 257 Triliun.

Menurut Mendes, salah satu pembangunan yang paling efektif adalah harus dari bawah. Meski jelas dia, awalnya ADD sempat menjadi kontroversi yang kemudian pemerintahan Jokowi melalui Kader PKB  memberikan kepercayaan kepada salah satu kader terbaik PKB untuk memegang jabatan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Saya memberikan saran agar para petani dan nelayan ikut andil di dalam sturktural Badan Pemusyawarahan Desa, sebab dalam wadah tersebut bapak dan ibu bisa ikut menentukan penggunaan Dana Desa itu,” kata Eko Putro Sandjojo.

Dia juga menjelaskan bahwa yang menentukan Dana Desa itu bukanlah Kepala Desa, namun Anggota Badan Pemusyawarahan Desa yang mewakili masyarakat, perwakilan dari Guru Honorer, nelayan dan petani.

“Nanti kita akan membuat kategorinya dan akan di lobi kepada Kementrian Dalam Negeri bahwa Bada Pemusyawarahan Desa (BPD) harus mewakili kelompok-kelompok seperti Tokoh Masyarakat, ulama, petani, dan nelayan,” ungkapnya.

[Pewarta: Azis R]

Editor: Red.