KP3 Kompak Perkuat MKD untuk Bongkar Kasus Pencatutan

sukabumiNews, JAKARTA -- Koalisi Indonesia Hebat yang sekarang bernama Kerjasama Partai Politik Pendukung Pemerintah (KP3) memperkuat barisan di Mahkamah Kehormatan Dewan yang tengah menangani kasus pencatutan nama. Beberapa nama dimasukan ke MKD oleh beberapa partai yang tergabung dalam KP3.

Fraksi PDI Perjuangan dan Partai NasDem mengutus masing-masing satu nama kader senior untuk mengawal kasus yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto itu. Henry Yosodiningrat diinstruksikan Fraksi PDI Perjungan, sementara Fraksi Partai NasDem memerintahkan Akbar Faisal masuk ke MKD.

Anggota Fraksi Hanura Sarifuddin Sudding mengakui pergantian nama di MKD adalah salah satu strategi KP3 untuk membongkar kasus pencatutan nama.

"Ini salah satu upaya dari kita memperkuat MKD untuk membongkar kasus ini setransparan mungkin," kata Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dikutip sukabumiNews dari Metrotvnews.com, Rabu (25/11/2015).

Kasus Novanto, tambah Ketua Fraksi Hanura di MPR ini, menjadi pintu masuk membongkar perilaku legislator yang selama ini merugikan bangsa. Tak hanya itu, Sudding juga ingin memastikan MKD bekerja transparan.

Sementara Akbar Faisal mengakui keberadaannya di MKD adalah untuk mengawal khusus kasus Novanto. Akbar menegaskan pihaknya akan mengikuti proses hingga tuntas sesuai aturan. Kehormatan Dewan harus dijaga lewat persidangan Novanto.

Tak jauh berbeda dengan dua rekannya, Henry Yosodiningrat menegaskan kasus ini harus dituntaskan dengan cara yang baik. Apalagi, ia menangkap ada indikasi Koalisi Merah Putih, kumpulan partai oposisi, berjuang habis-habisan membela Novanto.

"Sudah barang tentu ya (KMP membela), karena posisi Novanto sebagai Ketua DPR dan dari partai KMP, secara politis mereka sangat berkepentingan," kata Henry.

Novanto diadukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke MKD pada Senin, 16 November 2015. Bekas Bendahara Umum Partai Golkar ini diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham PT Freeport Indonesia.

Novanto mengakui pertemuan ketiga dengan PT Freeport Indonesia digelar di Pacific Place, SCBD, Jakarta Selatan, 8 Juni 2015. Tapi Novanto membantah mencatut nama presiden dalam pertemuan tersebut, apalagi meminta saham. [Red*]